Berikut rangkuman lengkap materi IPS kelas 9 bab 4 tentang Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi. Rangkuman ini disusun dari buku paket BSE K13 edisi revisi terbaru. Untuk mengakses rangkuman IPS yang lengkap semua bab, silahkan membuka halaman Rangkuman Materi IPS Kelas 9.
Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi
Persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia yaitu Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei–1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10–17 Juli 1945.
Gagasan dasar negara yang dikemukakan oleh masing – masing tokoh yaitu :
| No | Nama Tokoh | Waktu Penyampaian Pidato | Gagasan |
| 1 | Mr. Mohammad Yamin | 29 Mei 1945 | 1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ke-Tuhanan; 4. Peri Kerakyatan; 5. Kesejahteraan Rakyat. |
| 2 | Mr. Soepomo | 31 Juni 1945 | 1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan lahir dan batin; 4. Musyawarah; 5. Keadilan Rakyat. |
| 3 | Ir. Soekarno | 1 Juni 1945 | 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; 5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. |
Hasil rapat PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting untuk membentuk NKRI, yaitu :
- Pengesahan UUD 1945
- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- Pembagian Wilayah Indonesia
- Pembentukan Kementerian
Susunan kabinet menteri Indonesia pertama yaitu :
Peristiwa Rengasdengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. hal ini membuat para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia.
Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dirumah Laksamana Maeda. Ir. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya yaitu 17 agustus 1945. Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik.
Perundingan Linggajati :
Perundingan Renville :
Perundingan Roem-Royen :
| Delegasi | Kesepakatan | Dampak bagi Indonesia |
| Indonesia Mr. Moh. Roem. (Ketua Delegasi) Belanda Dr. J. H. van Royen. (Ketua Delegasi) UNCI Merle Cochran (Mediator perundingan) | Pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk: 1. Menghentikan perang gerilya 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan 3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag Pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk: 1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta; 2. Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik; 3. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948 4. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta | Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. |
Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui cara diplomasi dan pertempuran. Diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda di antaranya adalah Perundingan Linggarjati, Renville, Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar. Pertempurannya yaitu Pertempuran Surabaya, Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Margarana.
Indonesia memperoleh kedaulatan setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Bentuk negara serikat yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar tidak sesuai dengan cita-cita bangsa.
Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS dan RI dengan keputusan inti kembali mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peristiwa politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer antara lain adalah tujuh kali pergantian kabinet, penyelenggaraan Pemilu pertama, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, dan gangguan kemanan seperti, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, dan pemberontakan PRRI/Permesta.
Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda :
- a. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
- b. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
- c. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain
Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng :
- a. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional
- b. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit
- c. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju
Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Parlementer yaitu Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan banteng, nasionalisasi perusahaan asing, Finansial Ekonomi (Finek), dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Terpimpin adalah Devaluasi Mata Uang Rupiah, dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi.
Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Adapun program jangka panjang diwujudkan dengan pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan.
Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin yaitu :
- Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- Penyimpangan terhadap UUD 1945
- Kekuatan Politik Nasional
- Politik Luar Negeri
Isi dari Perjanjian New York yaitu :
- Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962
- Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB
- Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.
Perkembangan Ekonomi masa Demokrasi Terpimpin yaitu :
- Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
- Devaluasi Mata Uang Rupiah
- Deklarasi Ekonomi
Perkembangan Politik Masa Orde Baru yaitu :
- Dibentuknya Supersemar
- Penataan Stabilitas Politik
- Penyederhanaan Partai Politik
- Pemilihan Umum
- Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
- Dwi Fungsi ABRI
Langkah- langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik yaitu :
1). Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif
2). Pemulihan Hubungan dengan Malaysia
3). Kembali Menjadi Anggota PBB
4). Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN
Perkembangan Politik Masa Reformasi yaitu : Sidang Istimewa MPR 1998, Otonomi Daerah, Pencabutan Pembatasan Partai Politik, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan Penyelenggaraan Pemilu.
Upaya penanggulangan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dilakukan secara bertahap dan mulai menunjukkan hasilnya beberapa tahun kemudian.
Pada era reformasi, amanat UUD 1945 dalam bidang pendidikan mulai dilaksanakan dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20%.
Pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi, yaitu :
- a. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
- b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
- c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
- d. Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
B.J Habibie menetetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi yaitu :
- a. Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi
- b. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian
- c. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
- d. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00
- e. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. dengan menerapkan kebijakan yaitu :
- a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar
- b. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
- c. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
